Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember

Abdillah Ash Shiddiqy; Lutfian Ubaidillah

doi:10.47134/ijlj.v2i1.3059

Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember

Authors

Abdillah Ash Shiddiqy Universitas Muhammadiyah Jember
Lutfian Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3059

Keywords:

Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, Penanganan

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember.

References

Agustin, I. F. (2023). … DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS: PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA …. repository.unismabekasi.ac.id. http://repository.unismabekasi.ac.id/2403/

Akhyar, M. (2023). Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan …. repository.ar-raniry.ac.id. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26180/

Anggraini, N. S. (2019). … BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. ACTUAL. https://journal.unimas.ac.id/index.php/actual/article/view/129

As, A. R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Terkait Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas Panam Kota Pekanbaru. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/16253/

Damara, W. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Tatapamong, 1–16. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244

Desthiani, U. (2020). PERAN KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL). Jurnal Sekretari Universitas Pamulang, 6(2), 231. https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.5540

Fajri, J. (2022). Penerbitan Izin Tertib Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan …. repository.unhas.ac.id. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13164/

Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 4(2), 137–156. https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019

Gie, T. L. (1968). Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia : Suatu Analisa Tentang Masalah-Masalah Desentralisasi Dan Tjara-Tjara Penjelesaiannya. Gunung Agung.

Harinie, L. T., & Setiawan, W. E. (2020). Pendampingan Pemasaran Usaha Pedagang Kaki Lima Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya. Pengabdian Kampus: Jurnal …. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jpm-upr/article/view/2052

Laksono, B. D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta …. dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13960

Limbong, D. (2006). Penataan lahan usaha PK 5: ketertiban vs kelangsungan hidup. Pustaka Bangsa Press.

Mahfud, M. D. (1999). Hukum dan pilar-pilar Demokrasi. Gama Media.

Mardawa, I., & Madjid, U. (2024). STRATEGI PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA PELANGGAR KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI …. eprints.ipdn.ac.id. http://eprints.ipdn.ac.id/18775/

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Masa, A., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). … PEDOMAN PSBB DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di …. Respon Publik. https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15330

Muhadjir, N. (2000). Ilmu pendidikan dan perubahan sosial. Rake Sarasin.

Nazyul, B. P., Syamsir, S., Natasya, C. A., & ... (2023). KONFLIK VERTIKAL ANTARA PEDAGANG KAKI LIMA TAPLAU DENGAN PEMERINTAH KOTA PADANG. Neraca: Jurnal …. http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/348

Pratama, A. D., & Marpaung, D. S. H. (2021). … KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN …. Jurnal Justitia …. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?

article=2310421&val=15646&title=EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20KARAWANG%20TENTANG%20PENATAAN%20DAN%20PEMBERDAYAAN%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20TERHADAP%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20DI%20SEKITAR%20ALUN-ALUN%20KARAWANG

Purnomo, N. A. (2021). Dampak Social Distancing Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Benteng Vastenburg Surakarta (Analisis Teori Fungsionalisme Struktural). DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi. https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/47296

Puspitasari, F. S. T., & Mukti, N. R. K. (2022). Pemenuhan Kebijakan Sektor UMKM Dan Pedagang Kaki Lima Sebagai Pekerja Sektor Informal Dalam Peningkatan Kegiatan Perekonomian Pasca Pandemi Covid …. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis …. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1728

Ridwan, H. (2006). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo.

Rizki, A. (2019). … Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Di …. repository.uir.ac.id. https://repository.uir.ac.id/9661/

Rumbrawer, W. A. P., Boari, Y., & ... (2023). Dampak Covid-19 terhadap UMKM (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kelurahan VIM). Jurnal Samudra Ekonomi …. https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/5780

Septiawan, F. A., & Ubaidillah, L. (2024). Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2815

TENTANG’CETENTRAMAN, D. (n.d.). … PIDaNA DALAM PERDA NOMOR 44 TAHUN 200?. TENTANG’CETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEBAGAI PENANGGULANGAN PEDAGANG KAKI LIMA …. Repository.Unsri.Ac.Id. https://repository.unsri.ac.id/55265/1/RAMA_74201_02013100189_01_front_ref.pdf

Weihrich, H., & Koontz, H. (1993). Management: A Global Perspective: Test Bank. McGraw-Hill.

Downloads

Published

2024-07-24

How to Cite

Shiddiqy, A. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember . Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3059