Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Tenaga Kerja Pasca Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Muhammad Iqbal Mahdi; Lutfian Ubaidillah

doi:10.47134/ijlj.v1i4.2213

Authors

Muhammad Iqbal Mahdi Universitas Muhammadiyah Jember
Lutfian Ubaidillah Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2213

Keywords:

Hak Tenaga Kerja, Sengketa, Penyelesaian, Pasca Covid-19

Abstract

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kegiatan produksi suatu perusahaan, hal tersebut mengakibatkan pendapatan perusahaan juga berkurang. Sehingga, untuk pemenuhan hak tenaga kerja terabaikan dan dampaknya ialah marak terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak tenaga kerja PT. Muroco Kota Jember pasca Corona Virus Disease (Covid- 19) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini ialah dapat ditemukan solusi bahwa perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan dengan melibatkan para pihak untuk mencegah terjadinya PHK, memberitahukan terkait permasalahan yang terjadi, melibatkan perundingan bipartit, dan mediasi. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat PHK di PT. Muroco Kota Jember tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan haknya berupa uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja setelah melakukan PHK. Pengusaha dimungkinkan menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK, Adanya kebijakan Pemerintah yang menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional serta dikeluarkannya sejumlah peraturan hukum memperkuat alasan pengusaha untuk menyatakan pandemi Covid-19 sebagai suatu peristiwa force majeure.

References

Albab, M. U. (2023). apahabar.

Anak Agung Lita Cintya Dewi, I. M. (2014). Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-Haknya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal Kerthasemaya, 1.

Balagopalan, S. (2019). Why historicize rights-subjectivities? Children’s rights, compulsory schooling, and the deregulation of child labor in India. Childhood, 26(3), 304–320. https://doi.org/10.1177/0907568219856077 DOI: https://doi.org/10.1177/0907568219856077

BNPB. (2020). bnpb.

Cubilla-Montilla, M. (2019). Are cultural values sufficient to improve stakeholder engagement human and labour rights issues? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(4), 938–955. https://doi.org/10.1002/csr.1733 DOI: https://doi.org/10.1002/csr.1733

Dinperinaker. (2019). dinperinaker.

Djumialdi, F. X. (2005). Perjanjian Kerja. Sinar Grafika.

Dobrotić, I. (2019). A social right? Access to leave and its relation to parents’ labour market position. Parental Leave and Beyond: Recent InTernational Developments, Current Issues and Future Directions, 261–279. DOI: https://doi.org/10.1332/policypress/9781447338772.003.0015

Fardi, I. A. (2023). Tadatodays.

Fathammubina, R., & Alviyanto. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE, 108–130.

Galvin, D. J. (2019). From Labor Law to Employment Law: The Changing Politics of Workers’ Rights. Studies in American Political Development, 33(1), 50–86. https://doi.org/10.1017/S0898588X19000038 DOI: https://doi.org/10.1017/S0898588X19000038

Greenleaf, M. (2020). The value of the untenured forest: land rights, green labor, and forest carbon in the Brazilian Amazon. Journal of Peasant Studies, 47(2), 286–305. https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1579197 DOI: https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1579197

Kang, M. (2020). Gender differences in the relationship between land ownership and managerial rights: Implications for intrahousehold farm labor allocation. World Development, 125. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104669 DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104669

Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.

Kucera, D. (2019). New labour rights indicators: Method and trends for 2000–15. International Labour Review, 158(3), 419–446. https://doi.org/10.1111/ilr.12084 DOI: https://doi.org/10.1111/ilr.12084

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. In Cetakan Keenam (p. 93). Kencana Prenada Media Group.

Matantu, K. T., & Puspandari, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Akibat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lex Administratum, 198.

Mosimann, N. (2019). The radical right, the labour movement and the competition for the workers’ vote. Economic and Industrial Democracy, 40(1), 65–90. https://doi.org/10.1177/0143831X18780317 DOI: https://doi.org/10.1177/0143831X18780317

Outhwaite, O. (2019). Worker-driven monitoring – Redefining supply chain monitoring to improve labour rights in global supply chains. Competition and Change, 23(4), 378–396. https://doi.org/10.1177/1024529419865690 DOI: https://doi.org/10.1177/1024529419865690

Radio, E. K. (2023). K Radio Jember.

Ramadhanianto, H. (2023). News Indonesia.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 556. DOI: https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318

Stefano, V. De. (2019). Fundamental labour rights, platform work and human rights protection of non-standard workers. Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law, 359–379. https://doi.org/10.4337/9781786433114.00033 DOI: https://doi.org/10.4337/9781786433114.00033

Su, Y. (2020). The effects of farmland use rights trading and labor outmigration on the governance of the irrigation commons: Evidence from China. Land Use Policy, 91. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104378 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104378

Sugiarti, Y. W. (2020). The Role of the Government of Outsourcing Power in Achieving Justice in Industrial Relations. International Journal of Management and Economic Invention, 2197.

Vlandas, T. (2019). Does unemployment matter? Economic insecurity, labour market policies and the far-right vote in Europe. European Political Science, 18(3), 421–438. https://doi.org/10.1057/s41304-018-0161-z DOI: https://doi.org/10.1057/s41304-018-0161-z

Widiastiani, N. S. (2021). Pandemi Covid-19: Force Majeure dan Hardship Pada Perjanjian Kerja. Jurnal Hukum & Pembangunan, 698–719.

Wijayanti Dkk, K. T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Akibat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Lex Administratum, 198.

Wilhelm, M. (2020). Private governance of human and labor rights in seafood supply chains – The case of the modern slavery crisis in Thailand. Marine Policy, 115. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103833 DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103833

Wirawan, O. A. (2023). beritajatim.