ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI TENTANG PENERTIBAN KERUSAKAN JALAN DI WILAYAH PUGER KABUPATEN JEMBER AKIBAT LALU-LALANG KENDARAAN BESAR DARI AREA PABRIK)

Chandra Mutiar Urbanus  Hardiansyah; Icha Cahyaning Fitri

doi:10.47134/ijlj.v2i1.3014

Authors

Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah Universitas Muhammadiyah Jember
Icha Cahyaning Fitri Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3014

Keywords:

Kebijakan, Lalu Lintas, Pemerintah Daerah

Abstract

Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasiKedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.

References

Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan …. https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440

Ahmad Harakan , Alimuddin Said, M. K. (2019). MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Program Studi Ilmu Pemerintahan Fak. Jurnal Trias Politika, 3(1), 1–9.

Aji, A. B. (2023). Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII …. Soedirman Law Review. http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16059

Alihamzah, J., Irawan, B., & Herli, D. (2022). ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PELANGGARAN PASAL 281 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1).

Asmara, A., Kustiawan, I., & Lubis, F. Z. (2021). Kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5, 11374–11381.

Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. Jurnal Media Akademik (JMA). https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/208

Cahyani, R. N. (2024). ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JUSTITIA DISTRIBUTIVA (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023). e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id. http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20154/

Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES. Jurnal Mitra. https://jurnal.mitrasmart.co.id/index.php/jm/article/view/55

Fikra, M. I. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan …. Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan …. https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/tanfidziy/article/view/2352

Hadji, K., Valenko, M. F., Kusuma, N. A., & ... (2024). A Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden: Hukum …. Jurnal Hukum Dan …. https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/3209

Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023. Jurnal Supremasi. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/3313

Hutagalung, R. D. (2021). Model Pertanggungjawaban Pidana pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Philosophia Law Review, 1(2), 126–150.

Irawan, A. D., & Ichsan, M. (2024). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Gorontalo Law Review. https://repository.um-surabaya.ac.id/9324/

Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). … Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan …. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1856

Kurniawati, putri. (2017). KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN LALU-LINTAS (Studi Di Kalimantan Barat). Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01, 1–7.

Minerva, M., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2017). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Serta Konsep Penegakan Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan. DIPONEGORO LAW JOURNAL, 6(22), 1–13.

Nata, A. R., & Baskoro, M. R. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sanskara Hukum Dan HAM. https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/288

Nur Aviva, F. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Relasi Publik, 1(4), 111–123.

Nurhaliza, A. F. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. DELICTA Law Review. https://journal.delicta.id/index.php/dlarev/article/view/1

Oktavianus, A., Sinabutar, R. O. F., & ... (2024). Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia. JURNAL HUKUM …. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3946

Pitri, A., Ali, H., & Anwar Us, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 2(1), 23–40. https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854

Putra, A. (2024). CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAAH PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Journal of Excellence Humanities and Religiosity. https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/humanities/article/view/214

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1512

Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023. Madani: Jurnal …. https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176

Valenci, R. (2024). … Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023 …. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/15231