Implementasi Pengelolaan Pengaduan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
DOI:
https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5445Keywords:
Pelayanan publik, Implementasi, Pengelolaan Pengaduan, Peningkatan KualiatasAbstract
Tujuan penelitian ini, Untuk Mengetahui Pengelolaan Pengaduan Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009. Kedua, Untuk Implementasi Pengelolaan Pengaduan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Temuan penelitian bahwa Pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak berjalan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 karena belum terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara layak dan terjamin, dan Implementasi pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pengelolaan pengaduan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik karena belum terpenuhinya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara layak dan terjamin, dan Implementasi pengolaan pengaduan pelayanan adminitrasi di kecamatan rambipuji belum terlaksana secara optimal ditunjukkan dengan tidak tersedianya tempat atau sarana pengaduan yang khusus. Pelayanan publik perlu membentuk partisipatif dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses program pelayanan dan juga kegiatan dalam lingkup masyarakat guna menciptakan informasi pelayanan yang bagus. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik ini memperlihatkan bahwa pengelolaan pengaduan di Kecamatan Rambipuji tidak berjalan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan seperti peningkatan literasi masyarakat mengenai hak pengaduan dan penyempurnaan sistem pencatatan elektronik.
References
Abdul Wahab, Solichin, Analisis kebijakan: dari Formulasi ke Implementasii Kebijakan Negara, (Jakarta,2002).
Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
Alifuddin, Moh, Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi, (Jakarta: MAGNA Script Publishing, 2012).
Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005).
Akhyar,’Kualitas Pelayanan Publik Suatu Tinjaun Mengenai Kepuasan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Administrasi’, hal. 6 (2023
Dayu Avivantoro, ‘Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Puger Kabupaten Jember’, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2016).
Emiliani Nindy Diana Rusega, ‘Kinerja Pelayanan Publik’, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, 2023).
Fikri Jamal, ‘Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pagedangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik’, Jurnal Ilmu Hukum, 3.2 (2020).
Gedion, ‘Kualitas Pelayanan Publik Bidang Adminitrasi Kependudukan Di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Jurnal Ilmiah Admititrasi’, hal. 7 (2020)
Herizal, ‘Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik’, Journal of Governance and Social Policy, (2020).
Ipan Nurhidayat,, ‘Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia’, Journal E-Gov Wiyata: Education and Government, (2023).
Muhammad Khoirul Anwar,dkk, ‘Pengelolaan Pengaduan Di Kelurahan Serua Indah Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima’, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2019).
Ni Putu Tirka Widanti, ‘Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur’, Jurnal Pengabdian Masyarakat, (2022).
Nur Putri Yunita Simarmata, ‘Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi’, Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 4.2 (2022).
Oktaviana Karim, ‘Implementasi Kebijakan Penyelenggaraab Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang’, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).
Nur Putri Yunita Simarmata, ‘Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi’, Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 4.2 (2022).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tetang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
Rahman dkk, ‘Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara’, Jurnal Pelayanan Publik, 1.3 (2024).
Rahman Al’ Padil, ‘Implementasi Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Lumbis Induk Kabupaten Nunukan’, Jurnal Ilmu Pemerintahan, (2016).
Rahmayanti, ‘Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Proses Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang’, Jurnal Ilmiah Administrasi, (2023).
Rizka Amalia, ‘Potensi Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik, 1.4 (2021).
Tias Vela Erdina, ‘Analisis Efektivitas Organisasi Dalam Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang’, Journal of Public Policy and Management Review, (2017).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Bagus Riswantoro, Yunita Reykasari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
