Konstruksi Hukum Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional di Indonesia

Emirza Nur Wicaksono

doi:10.47134/ijlj.v3i2.5076

Authors

Emirza Nur Wicaksono Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5076

Keywords:

aborsi, korban perkosaan, hak asasi manusia, hukum nasional, kesehatan reproduksi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional. Fokus utama penelitian ini mencakup pengaturan hukum nasional, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta implementasi kebijakan aborsi dalam praktik medis dan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk mengakses aborsi, implementasinya masih terbatas akibat prosedur administratif yang kompleks, keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya pemahaman tenaga medis, serta interpretasi aparat penegak hukum yang tidak konsisten. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum aborsi yang efektif harus berbasis hak asasi manusia, menjamin akses layanan medis yang aman, menyederhanakan prosedur hukum, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan sosialisasi publik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaruan kebijakan hukum nasional agar hukum dapat berfungsi secara substantif dan humanis dalam melindungi perempuan korban perkosaan.

References

Arifin, J. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. ADIL: Jurnal Hukum, 13(2), Article 3090. https://doi.org/10.33476/ajl.v13i2.3090

Dayan, F., Sheraz, M. M., Mahmood, M. R., Al Mahmood, A. K., & Islam, S. (2023). A Medico-legal Perspective on the Termination of Pregnancies Resulting from Wartime-Rape. Bangladesh Journal of Medical Science, 19(3). https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45852

Dewi, F. Y., Utami, S. A., & Bahtiar, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan. Jurnal Rechtens, 11(1), 83–94. https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i1.1275

Fadli, I. (2024). Legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan (tinjauan menurut hukum positif dan hukum Islam). Lex Renaissance, 7(3), Article 8. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art8

Gunantara, I. G. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari abortus provocatus. Jurnal Analogi Hukum, 6(1), 51–58. https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.51-58

Handitya, B. (2022). Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 1(2), 32–45. https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/download/2240/1565

Herman, A., Haris, O. K., Handrawan, H., Hidayat, S., & Astuti, W. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. Halu Oleo Legal Research, 6(1), 229–246. https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.725

Irawati, J., & Santoso, S. P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dalam Melakukan Tindakan Aborsi atas Indikasi Perkosaan. Jurnal Hukum Visio Justisia, 2(2), 127–138. https://doi.org/10.19166/vj.v2i2.6546

Khairiah, N., (2025). Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(3), 115–125. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1003

Nugraha, A., & Nagari, H. W. P. (2023). Keabsahan aborsi dari korban pemerkosaan dalam perspektif hukum positif, hukum Islam, dan HAM. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 5(2), 465–473. https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8234

Sari, I. M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan. Legalitas: Jurnal Hukum, 16(1), 17–22. https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.587

Putri, N. F. R., & Hidayati, M. N. (2024). Legal efforts for victims of sexual violence who undergo abortion. Jurnal Hukum Sehasen, 10(2), 383–388. https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6138

Rajamanickam, R., Kok Ann, T., Tengku-Noor Azira T. Z., & Azam Mohd Shariff, A. (2018). Termination of Pregnancy by Rape Victim: the Dilemma in Malaysian Criminal Law. International Journal of Engineering and Technology, 7(3.30), 159-162. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.30.18219

Ramiyanto, & Antoni, A. (2024). Penjatuhan pidana terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1). https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6478

Rosnida. (2021). Analisis yuridis terhadap praktik aborsi akibat pemerkosaan kaitannya dengan hak asasi manusia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(2). https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1621

Santoso, W. (2025). Analisa Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana. Jurnal Aktual Justice, 10(1). https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v10i1.1506

Simanjuntak, I. S., Simorangkir, R. G., Hutagalung, A. M., & Nainggolan, R. S. (2023). Tinjauan yuridis aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan hukum kesehatan dan hukum pidana. Jurnal Impresi Indonesia, 1(3). https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.42

Situmeang, D. M., Panggabean, H., & Simangunsong, R. T. (2022). Legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Jurnal Impresi Indonesia, 1(7), Article 205. https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Wibowo, H., Farida, I., Mulyanti, D., & Muliani, Y. (2024). Perlindungan hukum atas hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan dalam melakukan aborsi tanpa kedaruratan medis. Case Law: Journal of Law, 2(2), Article 2517. https://doi.org/10.25157/caselaw.v2i2.2517

Wulandari, A., Khasanah, M., & Usmina, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban rudapaksa yang melakukan aborsi. Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI), 3(1), Article 174. https://doi.org/10.38156/gesi.v3i1.174

Yulia, N. (2018). Dilema hak hidup janin dan hak reproduksi perempuan dalam hukum nasional Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 201–215.

Zamani, I. A. (2024). Problematika ketentuan hukum Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peradaban Hukum Nusantara, Article 11. https://doi.org/10.62193/rsaq5879