Penegakan Hukum Pidana pada Kasus Pembakaran Hutan Tanpa Izin yang Sah

Naufal Catur Rangga; Emy Rosnawati

doi:10.47134/ijlj.v2i1.2998

Authors

Naufal Catur Rangga Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Emy Rosnawati Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2998

Keywords:

pembakaran, kawasan hutan, tanpa izin, peraturan lingkungan hidup

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan tanpa izin di Bangka Belitung, Indonesia, untuk menjawab kesenjangan yang signifikan dalam peraturan lingkungan hidup di tengah-tengah pemanasan global. Berfokus pada putusan PN Sungailiat (No. 16/Pid.B/LH/2020, 395/Pid.B/LH/2020, dan 17/Pid.B/LH/2020), penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum seperti UU Kehutanan No. 41/1999 dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan kerangka kerja legislatif, menggarisbawahi perlunya mekanisme yang kuat untuk mencegah kegiatan hutan ilegal. Studi ini menyoroti implikasi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum untuk mempertahankan integritas lingkungan.

References

Amalia, N., & Raharjo, A. (2021). Analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Belitung Timur. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 4(1). DOI: https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.117

Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2020). Pola penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. PAMPAS: Journal of Criminal, 1(3). DOI: https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.10544

Arifin, & Fitri, A. (2018). Analisis tindak pidana pembakaran lahan hutan di Provinsi Bangka Belitung. Jurnal Kriminologi Indonesia, 14(2).

Budiningsih, K. (2017). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(1). DOI: https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.165-186

David, G. (2014). Indonesia’s Fire and Haze. Jakarta: Ombak Press.

Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas pemerintah daerah Provinsi Riau: Hambatan dan tantangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(3). DOI: https://doi.org/10.22146/jsp.15686

Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4).

Sari, P., & Nurhayati, R. (2019). Analisis tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Bangka Barat. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2).

Supriyanto, & Hidayatullah, M. (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 1(1).

Syaufina, L. (2008). Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Pola, Penyebab dan Dampak Kebakaran. Malang: Bayumedia Publishing.

Ulfah, M., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Meratus Balikpapan. eJournal Administrasi Negara, 7(1).

Wahyudi, H., & Rini, S. (2017). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Hukum Nusantara, 2(1).

Widyastuti, A., & Fitriana, N. (2020). Kajian yuridis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Hukum Bumi Indonesia, 6(1). DOI: https://doi.org/10.35141/jyu.v3i2.133

Yusuf, Hapsoh, S. H. Siregar, & Nurrochma, D. R. (2019). Analisis kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, 6(2). DOI: https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84

Yuliana, R., & Safitri, R. (2019). Tinjauan yuridis penanganan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2(2).