Kajian Yuridis Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial pada WNI yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpes No 14. Tahun 2021)

Akhmad Kurnia Fitriadil; Lutfian Ubaidillah

doi:10.47134/ijlj.v1i4.2596

Authors

Akhmad Kurnia Fitriadil Universitas Muhammadiyah Jember
Lutfian Ubaidillah Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2596

Keywords:

Covid-19, Jaminan Sosial, Sanksi

Abstract

Jaminan sosial merupakan wujud layanan negara kepada rakyatnya, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial negara. Adanya sebuah wabah pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi yang menyebabkan kontroversi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji mengenai sanksi penundaan jaminan social kepada masyarakat yang tidak bersedia vaksin covid-19. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan jenis penlitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan sanksi terhadap individu yang menolak divaksinasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Virus Corona dianggap bermasalah karena dinilai melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan tersebut juga dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Dengan demikian, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 tanpa disertai dengan pemenuhan hak asasi manusia dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik antara kebijakan pemerintah dan hak-hak individu. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara upaya penanggulangan pandemi dan perlindungan hak-hak individu agar kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara efektif dan adil.

References

Agustina, R. (2022). Tinjauan Yuridis Alasan Penolakan Kebijakan Wajib Vaksinansi Covid-19 Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Serta Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 7(1), 1–20. https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.2978 DOI: https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.2978

Aloysius, U. (2014). Asas-Asas Hukum Perburuhan. Rajawali Pers.

Ausrianti, R., Andayani, R. P., Surya, D. O., & Suryani, U. (2020). Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 serta Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pengemudi Ojek Online. Jurnal Peduli Masyarakat, 2(2), 59–64. https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101 DOI: https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101

Ayu Wulandari Wirawan, W. (2022). Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid 19 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19. Res Nullius Law Journal, 4(1), 57–76. https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243 DOI: https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.7243

Dendy Martono Prabowo, Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis yang Memaksa Memberlakukannya Vaksin Covid-19 bagi Masyarakat yang Memiliki Riwayat Penyakit. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 204–209. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4746.204-209 DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4746.204-209

Effendi, A. M. (2005). Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM). Ghalia Indonesia.

Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 23. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622 DOI: https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622

Hadiyanto, I. P. (2022). Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Fenomena, 20(1), 37. https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i1.1970 DOI: https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i1.1970

Isharyanto, S. H. (2021). Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan. Absolute Media.

Lubis, M. R., & Siregar, G. T. (2021). Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(02). https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.119 DOI: https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.119

Maramis, J., & Coloay, J. (2022). Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan. Journal of Judicial Review, 24(1), 1. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5876 DOI: https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5876

Nasution, B. J. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju.

Nurmala, L. D., & Koni, Y. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19. DIVERSI : Jurnal Hukum, 8(1), 169. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285 DOI: https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285

Rismana, D., & Hariyanto, H. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 9(3). https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951 DOI: https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951

Santoso, A. P. A., Wahyudi, T., Rohmah, S. N., & Haryadi, A. R. (2021). Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1826 DOI: https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1826

Sari, A. W. S., Suhaimi, A., & Ambodo, T. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 6(2 SE-Articles). http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/260

Sari Ramadhan, R. S., Purba, N., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana (Suatu Analisis Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di DKI Jakarta). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2 SE-), 620–637. https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/80

Sigalingging, Y. E., & Santoso, A. P. A. (2021). Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(3). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2192 DOI: https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2192

Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2021). Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite). Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(02). https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.120 DOI: https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.120

Suharto, E. (2013). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Alfabeta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kuangan Menjadi Undang-Undang. DOI: https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1511

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).