Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4059Keywords:
Aspek Hukum, Birokrasi, Investasi, Kepastian Hukum, RegulasiAbstract
Proses penerbitan izin usaha sangat penting untuk menjamin bahwa suatu perusahaan di Indonesia legal dan dapat beroperasi dengan lancar. Dalam situasi seperti ini, izin usaha yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi; namun, prosedur administratif, kepastian hukum, dan penerapan aturan yang tidak konsisten sering menjadi masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari unsur-unsur hukum yang terlibat dalam proses penerbitan izin usaha serta peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah ini. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Meskipun peraturan izin usaha cukup menyeluruh, ada ketidaksesuaian dalam bagaimana mereka diterapkan, yang menyebabkan izin dan komplikasi birokrasi. Tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan ketidakjelasan prosedur yang membingungkan para pengusaha adalah beberapa masalah utama yang ditemukan. Hal ini menyebabkan izin usaha lama, yang seharusnya lebih mudah untuk mendukung investasi. Studi ini menemukan bahwa, meskipun aturan izin usaha sudah ada, implementasi dan pengawasan perlu diperbaiki agar lebih efisien, transparan, dan tidak membebani pengusaha. Reformasi birokrasi yang lebih terorganisir dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan nasional merupakan kunci untuk menciptakan sistem izin usaha yang lebih baik.
References
Aditya, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Iup (Izin Usaha Pertambangan) Yang Berimplikasi Terhadap Kerusakan Hutan. Jurnal Studi Multidispliner, 8(7).
Angelina, Y. V. (2021). Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota Makassar. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). .
Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. . (2023). eran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 71-95.
Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial,, 3(1), 71-95.
Darmawan, D., Mardikaningsih, R., Halizah, S. N., Putra, A. R., Retnowati, E., Munir, M., & Arifin, S. (2023). injauan strategis: Pengaruh keunggulan kompetitif dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis UMKM dalam konteks pasar yang kompetitif. . TIN: Terapan Informatika Nusantara, 3(10), 427-436.
Fauziyah, H. N., & Dinara, V. (2023). enyuluhan UMKM pada Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Industri Halal di dusun Nagrak. Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 5(2), 1-16.
Julianti, D. . (2024). Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 324-363.
Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. . (2022). Reformasi birokrasi dalam aspek efisiensi dan transparansi pada pelayanan birokrasi pemerintahan Kota Batu. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,, 7(1), 1-9.
Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. . Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 441-450.
Moliza, V. . (2024). anggung Jawab Sosial Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Hukum . (Doctoral dissertation, Hukum Bisnis).
Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan, 1(2), 14-27.
Nurlaila, N., Nurhasanah, N., & Zuriatin, Z. (2024). Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mempercepat Pembangunan di Kota Bima. Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 20(3), 66-79.
Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 504-511.
Onggianto, R., & Soemartono, G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. . Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(4), 1118-1132.
Palinggi, S., & Limbongan, E. C. (2020). engaruh internet terhadap industri ecommerce dan regulasi perlindungan data pribadi pelanggan di indonesia. In Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi), (Vol. 4, No. 1).
Pratiwi, Putri Salma, and Sari Ningsih. (2022). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur Tahun 2020. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 44-50.
Prihantono, V. R., & Syaifullah, H. (2025). Analisis Swot Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Industri Di Jawa Timur Melalui Integrasi Data Oss Dan Siinas Dengan Single Sign-On. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9(1), 808-815.
Purba, T. M. H. . (2024). Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(6), 5327-5333.
Rigel, M., Betlen, A., & Simanjuntak, M. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Keamanan Investasi Bagi Pelaku Bisnis Pelayaran di Perairan Indonesia. Syntax Idea, 6(10), 6572-6591.
Rijasa, I. W. S., Sutmasa, Y. G., & Moedy, E. R. S. (2024). Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 7(1), 108-122.
Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Journal of Social and Economics Research,, 6(1), 1562-1580.
Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 144-165.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sinta Solihah, M. Budi Mulyadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
