Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3086Keywords:
transparansi, informasi publik, tata kelola pemerintahan, diseminasi informasi, analisis perundang-undanganAbstract
Studi ini mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam hal konsistensi dan jangkauan metode penyebaran informasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai kelayakan publikasi informasi publik oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang profesional dan proporsional melalui berbagai platform seperti situs web, meja bantuan, media sosial, pamflet, dan keterlibatan langsung telah secara signifikan meningkatkan akses publik. Selain itu, investasi dalam pelatihan petugas informasi publik dan komitmen yang kuat dari pihak berwenang secara positif mempengaruhi kelayakan inisiatif ini. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang berkesinambungan dan perencanaan strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan aksesibilitas informasi publik.
References
Abdullah, S. (2010). Hubungan antara pengelolaan sekolah, iklim sekolah, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah dengan efektivitas sekolah di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1). DOI: https://doi.org/10.21009/jmp.01108
Dimyati. (2013). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai transparansi informasi publik di Kabupaten Lebak. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1). DOI: https://doi.org/10.24002/jik.v9i1.184
Fatullatifah, M., Ngabiyanto, M., & Munandar, A. (2017). Keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance pada pemerintah Kabupaten Tegal. Unnes Political Science Journal, 1(2).
Fatahilah, M. R. (2019). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Studi partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dalam Pilkada Jawa Timur 2018). Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 11-17. DOI: https://doi.org/10.30649/aamama.v22i2.106
Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang: Studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan. Bina Mulia Hukum, 3(2). DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18
Iswahyudi, F. (2020). Efektivitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik (Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas). Jurnal Borneo Administrator, 8(3). DOI: https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.93
Lubis, A. F. (2019). Strategi komunikasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 16(2). DOI: https://doi.org/10.51826/fokus.v16i2.216
Mardani, A., & Faturohman, A. (2019). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 7(1).
Mukti, R. P. (2016). Pelayanan aduan masyarakat di TVRI Surabaya Jawa Timur (Studi tentang pelaksanaan SOP pelayanan gangguan teknis siaran di TVRI Surabaya, Jawa Timur dalam rangka peningkatan kinerja layanan masyarakat). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(2). DOI: https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1005
Nugroho, R. A. (2018). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemerintahan: Studi kasus di Kabupaten X. Jurnal Pemerintahan: Kajian dan Riset Administrasi Negara, 2(1).
Phahlevy, R. R. (2016). Pergeseran kebijakan tata pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo pasca UU Nomor 6 Tahun 2014. Kosmik Hukum, 16(1).
Pratiwi, S., & Arifianto, R. (2018). Keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Jurnal Reformasi Hukum, 3(2).
Setiawan, B., & Rahmawati, Y. (2020). Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan: Studi kasus di Desa X. Jurnal Administrasi Publik, 5(1).
Thohari, H., Suhardi, K., Kurniawan, N. B., & Yustianto, P. (2017). Rekayasa sistem keterbukaan data pemerintah untuk mendukung transparansi dan partisipasi pemerintah daerah. JNTETI, 6(3). DOI: https://doi.org/10.22146/jnteti.v6i3.325
Utami, F., & Rachmawati, I. D. (2017). Pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Jurnal Bina Praja, 9(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Achmad Luqman Hakim, Rifqi Ridlo Phahlevy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
