Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi
DOI:
https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2958Keywords:
hak konstitusional, warga binaan pemasyrakatan, remisiAbstract
Penelitian ini mengkaji dampak Permenkumham No. 07 Tahun 2022 terhadap hak remisi narapidana di Lapas/Rutan di Indonesia, dengan fokus pada penghapusan persyaratan justice collaborator bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Dengan menganalisis dokumen kebijakan dan melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan pemasyarakatan, penelitian ini menilai bagaimana perubahan ini mendorong perlakuan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Temuan awal menunjukkan adanya langkah signifikan menuju penegakan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, yang menyoroti perlunya reformasi kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan bagi semua narapidana.
References
Acil. (2023). Sejarah Pemasyarakatan. In Rujukan Pas. Retrieved April 13, 2023, from https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/
Budiardjo, M. (2020, September 17). Hak Asasi Manusia. In Fakultas Hukum UMA. Retrieved April 13, 2023, from https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/
CNN Indonesia. (2021, October 29). MA Cabut Aturan Ketat Remisi Koruptor di PP No. 99 Tahun 2012. Retrieved April 13, 2023, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211029144046-12-714103/ma-cabut-aturan-ketat-remisi-koruptor-di-pp-no-99-tahun-2012
Dirdjosisworo, S. (2023, April 14). Apa Itu Justice Collaborator. In Fakultas Hukum UMA. Retrieved April 13, 2023, from https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-hak-sebagai-justice-collaborator/
Firmansyah, R. (2023). Lembaga Pemasyarakatan. In Wikipedia. Retrieved April 13, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan
Gimon, D. N. (2020). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.
Hakim, E., & Hakim, F. L. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta). Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 5(1). https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2003 DOI: https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2003
Lapas Salemba. (2023, April 13). Sejarah Kepenjaraan di Indonesia. Retrieved April 13, 2023, from https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
Majid, A. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Retrieved April 13, 2023, from https://core.ac.uk/download/pdf/294925787.pdf
Manullang, B. H. (2020). Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan.
Mardiansyah, E. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 J.O Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Retrieved April 13, 2023, from https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15000
Penny, P. (2020). Penggunaan Pendekatan Deduktif-Induktif serta Latihan secara Runizrr UMZTK Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Metodologi Penelitian di Jurusan Biologi s FMIPA Universitas Negeri Padang (Program Non-Kependidikan).
Phahlevy, R. R., & M. M. (2019). Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia. Res Judicata, 2(2), 259. https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551 DOI: https://doi.org/10.29406/rj.v2i2.1551
Puspitasari, A. (2023). Rumah Tahanan Negara. In Wikipedia. Retrieved April 13, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara
S., N. (2011). Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket (4th ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sari, D. Y. (2023, June 19). Manual Penggunaan SDP. Retrieved April 13, 2023, from https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html
Somadiyono, S., & Siregar, N. O. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Wajah Hukum, 3(2), 192. https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.69 DOI: https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.69
Wiratraman, R. H. P. (2020). Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945.
Wulandari, S. (2020). Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muchammad Yusuf Aldianto, Rifqi Ridlo Phahlevy
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
