Strategi Komunikasi Pemerintah Bali dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks dan Hate Speech

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (hate speech) melalui pendekatan berbasis nilai lokal. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi literatur yang mengkaji berbagai dokumen kebijakan, literatur akademik, serta praktik komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Strategi komunikasi yang diidentifikasi dalam kajian ini mencakup edukasi literasi digital berbasis komunitas, optimalisasi penggunaan media sosial resmi pemerintah, pendekatan hukum melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik di Bali sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengontekstualisasikan pesan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan ajaran Dharma. Pelibatan tokoh adat sebagai komunikator sosial turut memperkuat kredibilitas pesan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Narasi yang dibangun bukan sekadar bersifat informatif, melainkan juga persuasif dan edukatif, dengan menekankan pentingnya etika berkomunikasi dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Selain itu, upaya membangun narasi kolektif berbasis spiritualitas Hindu Bali mampu memperkuat rasa kebersamaan dan memperkokoh ketahanan sosial masyarakat. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa strategi komunikasi pemerintah yang bersifat inklusif, kolaboratif, dan berbasis kearifan lokal merupakan elemen krusial dalam membangun ketahanan informasi serta menjaga harmoni sosial di tengah arus informasi digital yang tidak terkendali.