Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.