Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi atas Lagu Karya Ahmad Dhani oleh Once Mekel)

Intan Azzahra; Ahmad Suryono

doi:10.47134/ijlj.v3i1.4576

Authors

Intan Amelia Azzahra Universitas Muhammadiyah Jember
Ahmad Suryono Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4576

Keywords:

Hak Ekonomi, Hak Cipta, Penyanyi Non Pencipta, Hak Terkait, Royalti

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta, khususnya mantan anggota band, dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini berfokus pada kasus antara Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dan Once Mekel sebagai mantan vokalis band Dewa 19, yang memperlihatkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap kontribusi penyanyi non pencipta dalam rekaman lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan kontribusi artistik penyanyi melalui teori identitas performatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi penyanyi non pencipta hanya dilindungi secara terbatas melalui hak terkait, tanpa jaminan atas distribusi royalti dari pemanfaatan ulang rekaman vokal mereka. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai institusi pengelola royalti dinilai belum optimal dalam menjamin hak ekonomi penyanyi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada potensi ketidakadilan bagi pelaku pertunjukan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Hak Cipta agar secara eksplisit mengakui kontribusi penyanyi non pencipta dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional, termasuk mekanisme pembagian royalti yang transparan dan adil.

References

Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2).

Arief, H. H. (2016). Pengantar hukum Indonesia. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Armia, M. S. (2022). Penentuan metode pendekatan penelitian hukum. Banda Aceh.

Dirkareshza, R. (2023). Hak ekonomi dalam hak cipta lagu: Analisis kasus kontroversial antara band dan partai politik. Iblam Law Review, 4(1).

Fitriyani, M., & Rachmadi, R. (2021). Perlindungan hak cipta terhadap pelaku pertunjukan dalam industri musik digital. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2).

Frith, S. (1996). Performing rites: On the value of popular music. Harvard University Press.

Knight, A. (1998). Review: Performing rites: On the value of popular music. American Music, 16(4). University of Illinois Press.

Loughlan, P. (2023). In Syailendra, M. R., Siswanto, V. O., & Pangestu, K. Pelanggaran hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di Indonesia. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4).

Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Wewenang dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan hak ekonomi musisi Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1).

Marami, R. L. (2014). Perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. Lex Privatum, 2(2).

Marchella, N. S. (2023). Larangan membawakan lagu tanpa izin berdasarkan undang-undang hak cipta. Journal of Intellectual Property, 6(1).

Marzuki, P. M. (2015). Penelitian hukum (Edisi revisi). Prenamedia.

Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Padjadjaran Law Review, 10(1).

Nainggolan, D. B. (2023). Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif. Bandung: Penerbit Alumni.

Panjaitan, H. (2020). Lisensi karya cipta musik dan lagu dan aspek hukumnya. YURE HUMANO, 4(1).

Panji, A. & Isradjuningtias, A. C. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3).

Priaardanto, C., & Sally, J. N. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak cipta sebuah lagu (Studi kasus dalam permasalahan antara Dewa 19 dengan Once Mekel). Jurnal Kewarganegaraan, 7(2).

Rahmawati, L., & Priyanti, S. (2022). Kekosongan hukum perlindungan hak ekonomi penyanyi non-pencipta dalam industri musik digital. Jurnal Media Hukum, 29(3).

Rachmadi, E., & Fitriyani, D. (2021). Perlindungan hak terkait pelaku pertunjukan dalam sistem royalti di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2).

Syahlahaifa, Z., Ananda, P., Wibowo, A., Kintan Tristadewi, R., Nuriansyah, M. L., & Panjaitan, A. T. (2024). Perlindungan hak cipta karya seni musik Dewa 19. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1).

Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. Semarang Law Review (SLR), 3(1).

Tanu, H. (2021). In Christiano, B. E. Implikasi perubahan delik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap deterrence effect praktik pembajakan buku akademis di Indonesia. Padjadjaran Law Review, 9(1).

Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ganec Swara, 13(1).

Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. Padjadjaran Law Review, 9(1).

Wicaksono, Y., & Sujatmiko. (2021). Peran lembaga manajemen kolektif dalam melindungi hak ekonomi pelaku pertunjukan musik di Indonesia. Jurnal Komunikasi dan Hukum, 8(2).

Yadita, D., & Maulana, M. I. (2024). Pemanfaatan lagu Dewa 19 tanpa izin untuk kepentingan komersial ditinjau dari landasan yuridis Indonesia. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4(11).