Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2740Keywords:
Deforestasi Hutan, Perubahan Iklim, Kebijakan Penebangan Hutan, Penegakan Hukum, Tantangan Sosial dan EkonomiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak deforestasi terhadap lingkungan dan bagaimana respons masyarakat terhadap deforestasi hutan, serta upaya pengawasan hukum terkait dengan kebijakan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Deforestasi hutan dapat menyebabkan perubahan iklim, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor tanah yang dimana penyebabnya adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dengan tujuan untuk pemusnahan lahan hutan untuk kepentingan tambang maupun pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini berisi mengenai peninjauan terkait kebijakan atau pengaturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengatur mengenai kegiatan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Serta menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian hukum dan kebijakan tersebut baik dalam bidang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan garis pandang yang lebih rinci terhadap dampak deforestasi dan strategi penegakan hukum yang dapat digunakan dalam memperbaiki kebijakan hutan di Indonesia. Serta memberikan gambaran kasar mengenai hambatan dan tingkat efisiensi dalam penerapan kebijakan mengenai penebangan hutan berskala besar atau deforestasi.
References
Addinul Yakin. (2017). Prospek Dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon Bagi
Adiputra, A., & Barus, B. (2018). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Pulau Bengkalis. Jurnal Geografi Edukasi Dan Lingkungan (JGEL), 1(2), 55–62.
Andi Nimah Sulfiani, & Rizka Firdaus. (2022). Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 263–282. https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.110 DOI: https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.110
Ariana. (2017). 3 Cara untuk Mengatasi Deforestasi Hutan Tropis Hingga 2020
Barr, C., Resosudarmo, I. A. P., Dermawan, A., McCarthy, J. F., & Moeliono, M. (2006). "Decentralization of forest administration in Indonesia: Implications for forest sustainability, economic development, and community livelihoods." *Ecology and Society*, 11(1), 2.
Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. Ecological Applications, 10(5), 1251–1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2
Casson, A. (2000). "The hesitant boom: Indonesia’s oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change," *Occasional Paper No. 31. Centre for Southeast Asia Studies, University of Hull*.
Hartanto, H., Guhardja, E., & Boer, R. (2019). "The role of local wisdom in forest management in Indonesia: A case study of community forestry in West Kalimantan," *Forest Policy and Economics*, 109, 102030.
Kotijah, S. (2014). Ruas-Ruas Hukum Kehutanan. Penerbit Gagasan Hukum.
Kurniawan, I. (2020). Legal Policy Analysis on Forestry Sector in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 23(2), 1-7.
Maryudi, A., Awang, S. A., Krott, M., & Suyanto, S. (2012). "The role of informal institutions in maintaining ecosystem services: Forest management practices in East Kalimantan," *Ecology and Society*, 17(2), 17.
McCarthy, J. F., Zen, Z., Gillespie, P., & Fox, J. (2012). "Fuelwood, forests and community management—evidence from Indonesia," *World Development*, 40(12), 2585-2597. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.012
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Rencana Aksi Nasional Penegakan Hukum Kehutanan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Nunu Anugrah "Pengendalian Deforestasi Dan Karhutla Di Indonesia"Jakarta, KLHK, 18 Januari 2024,https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia
PPRI No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyususan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Prasetyo, L. B., Satria, A., & Maryudi, A. (2017). "Local people’s perceptions as a driving force for sustainable forest management: A case study in Meru Betiri National Park, Indonesia." *Forest Policy and Economics*, 76, 45–51.
Resosudarmo, I. A. P. (2005). "Decentralization and Forest Management in Indonesia: Are District Governments Up to the Job?" *World Development*, 33(11), 1869–1884.
Ruhimat, I. S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR (Implementation Effectiness of Forest Management Unit Policy in Banjar District). 2, 169–178.
Siti Nurbaya “ KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT “Friday, 11 May 2018 08:58, https://www.sitinurbaya.com/artikelku/997-kebijakan-perhutanan-sosial-untuk-kesejahteraan-rakyat
SUTOMO -. (2009). KONDISI VEGETASI DAN PANDUAN INISIASI RESTORASI EKOSISTEM HUTAN DI BEKAS AREAL KEBAKARAN BUKIT POHEN CAGAR ALAM BATUKAHU BALI (SUATU KAJIAN PUSTAKA). Jurnal Biologi Udayana, 13(2).
Syana Artharini “ Masalah Utama Perlidungan Hutan Indonesia “ Diakses 30 Maret 2024 pukul 13,32 WITA, https://gemawan.org/lima-masalah-utama-pkerlindungan-hutan-indonesia/
Tacconi, L. (2003). "Illegal logging and the future of tropical forests." *Edward Elgar Publishing*.
Wicaksono, A. A., Budiono, P., & Hartono, D. M. (2019). Illegal Logging in Indonesia: An Analysis of Law Enforcement. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(3), 1-10.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Shafira Salsabil Auliyya Ansar, Aulia Rahmawati, Radhitya Dhimas Arrahman

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.