Dinamika Perilaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan: Analisis Interaksi Sosial, dan Relasi Kuasa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perilaku kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan dengan memfokuskan pada pola interaksi sosial, pembentukan subkultur kriminal, serta relasi kekuasaan yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi narapidana, sekaligus mengkaji secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam konteks empiris sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis konseptual yang berlandaskan pada sosiologi hukum dan kriminologi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dominan terkait relasi kekuasaan, kontrol sosial informal, serta reproduksi perilaku kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan informal antar narapidana membentuk hierarki sosial yang secara signifikan memengaruhi perilaku individu, terutama pada narapidana baru yang berada pada posisi rentan. Kondisi ini berkontribusi terhadap bertahannya praktik kriminal, melemahnya efek jera, serta transformasi kejahatan baik selama masa pidana maupun setelah narapidana kembali ke masyarakat. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan realitas implementasinya, yang terutama disebabkan oleh permasalahan struktural seperti kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan pendekatan rehabilitasi berbasis kebutuhan individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang progresif, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola dinamika sosial dan relasi kekuasaan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi substantif, pengurangan kelebihan kapasitas, peningkatan integritas petugas pemasyarakatan, serta pelibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial guna mencegah residivisme dan keberlanjutan tindak kejahatan.