Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar
DOI:
https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3070Keywords:
UMKM, perizinan lahan, kerangka inti-plasma, ekonomi berkelanjutanAbstract
Penelitian ini mengeksplorasi prosedur perizinan hukum untuk penggunaan lahan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka inti-plasma oleh perusahaan besar, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengakui UMKM sebagai komponen penting dalam rantai pasokan perusahaan besar, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menjelaskan aspek prosedural dan statuter dari perizinan penggunaan lahan UMKM berdasarkan Pasal 27, yang mengharuskan dukungan perusahaan besar dalam penyediaan lahan untuk UMKM. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statuter, studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memfasilitasi integrasi UMKM dengan menyediakan area depan supermarket untuk disewa. Temuan menunjukkan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan UMKM, sehingga berdampak pada strategi pengembangan ekonomi.
References
Abi, H. (2013). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2). DOI: https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1013
Hadi, S., A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Commerce Law, 2(1). DOI: https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1345
Istanti, & Mahmdi, A. (2022). Optimalisasi Penggunaan Medsos Branding Produk UMKM Di Desa Kalanganya Kecamatan Sedati Sidoarjo. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1). DOI: https://doi.org/10.30640/abdimas45.v1i1.218
Kurniawan, R., & Rizky, A. (2019). Sistem Perizinan Usaha Perkebunan dalam Perspektif Hukum Perizinan Di Indonesia. Jurnal Yuridis Unaja, 2(1). DOI: https://doi.org/10.35141/jyu.v2i1.143
Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Masalah-Masalah Hukum, 48(2). DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163
Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2). DOI: https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79
Pratama, S., Mediawati, N. F., Purwaningsih, S. B., & Phahlevy, R. R. (2020). Modern Retail Regulations in Sidoarjo Regency after the Issuance of Sidoarjo Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency. IJPPR, 10. https://doi.org/10.21070/ijppr.v10i0.1161 DOI: https://doi.org/10.21070/ijppr.v10i0.1161
Ramlan, Y., Yusrizal M., & Erwinsyahbana, T. (2018). Hukum Perizinan: Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek. DOI: https://doi.org/10.31227/osf.io/q235m
Redi, I., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1). DOI: https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022
Rina, R. A. (2020). Peran Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 8(1).
Rustanto, E., & Syah, D. O. (2022). Kualitas Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha UMKM Di Pulo Gadung Jakarta Timur. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 8(2). DOI: https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.70
Santoso. (2019). Optimalisasi Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Kewirausahaan. Jurnal Hukum: Jurnal Kewirausahaan, 5(2).
Setiawan. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1). DOI: https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.254
Suryanto. (2018). Analisis Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 10(2).
Sutedi. (2010). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.
Tabo, S. D. (2018). Kinerja Kualitas Pelayanan Perizinan Gangguan Usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo. Pleno Jure, 7(2). DOI: https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.349
Tambunan, T. T. (2021). UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan. Prenada Media.
Yonnawati, Y. (2022). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Jurnal Hukum Malahayati, 3(1). DOI: https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhammad Miqdad Ardiansyah, Sri Budi Purwaningsih
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.