Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi

Andika Itaju; Arrie Budhiartie; Ratna Dewi

doi:10.47134/ijlj.v3i2.5035

Authors

Andika Putra Itaju Universitas Jambi
Arrie Budhiartie Universitas Jambi
Ratna Dewi Universitas Jambi

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5035

Keywords:

DPMPTSP, LKPM, Pembinaan, Pengawasan, Pelaku Usaha

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? 2. Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini iyalah penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan melihat perilaku masyarakat atau aparat yang terkait, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara intensif, masih diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi agar pelaporan LKPM berjalan optimal dan dapat mendorong iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

References

123dok. (2017). Pengawasan penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 123dok. https://text-id.123dok.com/document/myjorw8kz-pengawasan-penanamanmodal-oleh-badan-koordinasi-penanaman-modal-bkpm.html

Agency, P. O. (2023, July 23). Apa itu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu). https://perizinanjakarta.com/apa-itu-dpmptsp/

Agussalim, & Gadjong. (2007). Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum. Ghalia Indonesia.

Damanik, B. A. (2022). Tinjauan yuridis kewajiban laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Jurnal Law of Deli Sumatera, 2(1).

Dpmptsp_admin. (2024). Kegiatan pengawasan penanaman modal. DPMPTSP Kota Banda Aceh. https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/kegiatan-pengawasan-penanaman-modal/

HR, R. (2016). Hukum administrasi negara (12th ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Irwandi, H., & Ratnadewi. (2018). Kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2(2), 147–152.

Meliani, A. M., Widodo, S., & Harianni, E. (2021). Analisis pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2009–2019. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 5(3), 526–535.

Nasution, B. J. (2022). Metode penelitian ilmu hukum (T. M. Maju, Ed.; 2nd ed., Vol. 2). Mandar Maju.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273.

Radiani, R., & Monalisa. (2025). Efektivitas pelayanan perizinan sistem Online Single Submission (OSS) oleh dinas. JPM: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2, 210–215.

Rafiuddin, Nurwahidah, Akbar, M., Nasrullah, & Fathurrahman, B. (2024). Seminar pembuatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM untuk mengakses pendanaan KUR di bank. Journal of Excellence, Humanities and Religiousity, 70–80. https://www.oss.go.id

Rahmayanti, V., Nurham, M., & Sahaka, A. (n.d.). Menyelami APBN Indonesia: Potret anggaran dan analisis perkembangan dari periode ke periode. [Jurnal tidak disebutkan], 8(1), 328–337.

Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS): Studi pada izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Administratin, 10, 51–57.

Sadid, M. A., Hailuddin, H., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analisis pengaruh investasi penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), belanja modal, dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten/Kota Provinsi NTB tahun 2018–2022. Alexandria: Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship, 5(2), 209–215. https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i2.660

Suparji. (2020). Kewajiban dan kelembagaan dalam penanaman modal. Katalog Dalam Terbitan (KDT), 1(1), 1–124.

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter yuridis sanksi hukum administrasi: Suatu pendekatan komparasi. Administrative Law & Governance Journal, 2, 126–142.

Tantri, N. A., & Budhiarthie, A. (2021). Upaya peningkatan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi. MENDAPO (Jurnal of Administration Law), 2(2), 76–85.

Tridian Syaputra, F. (2024). Efektivitas program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMPTSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya. VISA: Journal of Visions and Ideas, 4(3), 2024.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4725. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran RI Nomor 5216. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Nomor 6856. Sekretariat Negara.

Yani, A., Luthfie Hakim, M., & Ashfya Dhilla Nur, A. (2024). Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam perspektif good governance (Studi pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi). Al-Qisth Law Review, 7(2).