Critical Juridical Analysis of Criminal and Medical Boundaries in the Handling of Narcotics Addicts in Indonesia

I Kadek Bagus Pradana Putra

doi:10.47134/ijlj.v3i3.5646

Authors

I Kadek Bagus Pradana Putra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5646

Keywords:

Airspace Sovereignty, Drone Licensing, Drone Operation Regulations, Legal Effectiveness, Normative Juridical Research, Security Governance

Abstract

The drug problem in Indonesia constitutes a complex and multidimensional phenomenon, intersecting issues of criminal justice and public health. The handling of drug addicts remains characterized by a persistent dichotomy between punitive legal approaches and therapeutic interventions, which often results in legal uncertainty, inconsistent law enforcement practices, and enduring social stigmatization. This study aims to analyze the regulatory framework governing the treatment of drug addicts in Indonesia and to formulate an integrated model that reconciles legal accountability with health-oriented recovery. This research employs a normative juridical (doctrinal) method, relying on a comprehensive literature review and qualitative analysis of primary and secondary legal materials. These include statutory regulations, Supreme Court Circular Letters (SEMA), prosecutorial guidelines, as well as institutional policies issued by the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police (Polri). The analytical approach focuses on identifying normative inconsistencies and evaluating the extent to which existing regulations support a rehabilitative paradigm. The findings indicate that the current legal framework formally adopts a dual-track system, recognizing both criminal sanctions and medical-social rehabilitation as legitimate responses to drug abuse. However, its implementation remains fragmented and lacks effective inter-institutional coordination. In response, this study proposes an integrated treatment model that incorporates diversified sentencing mechanisms, restorative justice principles, and synergistic coordination across legal, medical, and social sectors. In conclusion, the proposed model offers a more balanced and holistic approach to drug policy by reducing over-criminalization, enhancing rehabilitation outcomes, and strengthening legal certainty. This integrative framework is expected to contribute to a more humane and effective system for addressing drug addiction in Indonesia.

References

Abiandri Fikri Akbar Aji Malik dan Rizkia Santi Wardhani-Dandapala Contributor. “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana.” Tersedia pada: https://dandapala.com/article/detail/rehabilitasipenyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalamperadilan-pidana. Diakses pada 30 November 2025.

Adiyanto, R.M. “Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2, 2022.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Kencana, 2014.

Ari Hastutia, Joko Sriwidodob, dan Basuki. “Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif.” SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1 No. 03, 2024.

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Atmasasmita, Romli. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Djafa, Syarifuddin. “Analisis Putusan Hakim terhadap Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Jurisprudensi, Vol. 1 No. 1, 2020.

Edhie Prayitno Ige. “620 Kasus Narkoba Terungkap, Butuh Rehabilitasi Ketat.” Liputan6. Tersedia pada: https://www.liputan6.com/regional/read/5858754/620-kasusnarkoba-terungkap-butuh-rehabilitasi-ketat. Diakses pada 30 November 2025.

Edyyono, Supriyadi Widodo dkk. Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Fachrunnisa Ramadhani dkk. “Restorative Justice bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Hukum Pidana, Vol. 10 No. 1, 2021.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Hastutia, Ari, Joko Sriwidodob, dan Basuki. “Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif.” SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1 No. 03, 2024.

Imelda Dwi Putri dan Dodi Hermawan. “Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Hukum Pemidanaan.” Jurnal Juncto, Vol. 4 No. 2, 2022.

Indah Sari, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol. “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Dirinya Sendiri dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, 2020.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. “Kejari Surabaya Rehabilitasi 6 Tersangka Kasus Narkotika Lewat Restorative Justice.” Tersedia pada: https://kejati-jatim.go.id/kejari-surabaya-rehabilitasi-6-tersangka-kasus-narkotika-lewat-restorative-justice/. Diakses pada 30 November 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LBH Masyarakat. “[Siaran Pers Hari Narkotika Internasional 2023] KUHP Baru: Melanggengkan Hukuman bagi Pengguna Narkotika.” Tersedia pada: https://lbhmasyarakat.org/siaran-pers-harinarkotika-internasional-2023-kuhp-baru-melanggengkanhukuman-bagi-pengguna-narkotika/. Diakses pada 30 November 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Mohammad Khairul Muqorobin. “Memahami Esensi Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika dengan Kacamata Teleologis.” MariNews. Tersedia pada: https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/memahamiesensi-tindak-pidana-narkotika-dalam-uu-narkotika-0cg. Diakses pada 30 November 2025.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015.

Muladi. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Mukarromah, Wahidatul dan Anis Widyawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12 No. 1, 2023.

Mulyadi, Lilik. Hukum Pidana Terapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Mulyadi, Lilik. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Nelvitia Purba, Mukidi, dan Muhlizar. “Criminal Law Reform Double Track System (Rehabilitation Versus Prison) on Against the Crime of Narcotics Abuse in Indonesia.” Legal Brief, Vol. 11 No. 5, 2022.

Parasian, Wilman dan Ade Cici Rohayati. “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan Biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.” J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4 No. 1, 2024.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Purba, Nelvitia, Mukidi, dan Muhlizar. “Criminal Law Reform Double Track System (Rehabilitation Versus Prison) on Against the Crime of Narcotics Abuse in Indonesia.” Legal Brief, Vol. 11 No. 5, 2022.

Purwadi, Hari. Hukum Kesehatan: Pengantar dan Perkembangan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012.

Romli dan Ibrahim Fikma Edrisy. “Efektivitas Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia.” Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 4 No. 9, Februari 2025.

Sari, Indah, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol. “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Dirinya Sendiri dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2 No. 1, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Venerdi, Ahmad Jundy dan Ibrahim Fikma Edrisy. “Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi.” Journal Evidence of Law, Vol. 4 No. 1, 2025.

Wilda Hayatun Nufus. “Pedoman Baru Jaksa Agung, Penyalahguna Narkoba Kini Direhabilitasi.” detikNews. Tersedia pada: https://news.detik.com/berita/d-5801180/pedoman-barujaksa-agung-penyalahguna-narkoba-kinidirehabilitasi. Diakses pada 1 Januari 2026.

Yusril. “Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi.” Kompas.com, 2024. Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2024/12/12/06595071/yusril-di-kuhp-baru-pengguna-narkoba-tak-lagi-dipidana-tetapidirehabilitasi. Diakses pada 30 November 2025.