Penanganan dan Pemulihan Konflik Sosial dalam Unjuk Rasa Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
DOI:
https://doi.org/10.47134/lawstudies.v3i3.5576Keywords:
Conflict, Demonstration, Police, Recovery, RegulationAbstract
This study aims to analyze the mechanisms for preventing and managing social conflict during large-scale demonstrations under Law No. 7 of 2012 concerning Social Conflict Management, as well as to examine the role of the Indonesian National Police (Polri) in post-conflict recovery efforts. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The study is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings demonstrate that Law No. 7 of 2012 provides a comprehensive framework for social conflict management through preventive, responsive, and restorative mechanisms, including conflict prevention, conflict termination, reconciliation, rehabilitation, and reconstruction. In the context of large-scale demonstrations, the police hold a strategic role in maintaining public order, preventing escalation, facilitating mediation, and implementing post-conflict recovery measures. Nevertheless, the implementation of the law still encounters several challenges, including normative overlap with Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, inconsistent law enforcement practices, and the potential misuse of discretionary authority by state officials. Therefore, stronger regulatory harmonization, institutional supervision, and accountability mechanisms are necessary to ensure balanced protection between public order and democratic freedoms.
References
Abdillah, H. Y. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. Unizar Recht Journal, 4(1).
Abdillah, M. F., & al., et. (2023). Shifting Polri’s Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust. Jurnal Media Hukum, 30(2).
Achjani Zulfa, E., & Praptadina, S. B. (2016). Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian dalam Penanganan Konflik di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(4).
Gaghaube, V. G. (2021). Pemulihan Pasca Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lex Crimen, 10(13).
Galgani, M. G. (2025). Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum. Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH), 5(2).
Gurumis, G. S., & al., et. (2022). Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lex Administratum, 10(1).
Janah, R., Hidayat, S., & Amin, I. (2023). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Restorative Justice. Jurnal Parhesia, 1(2).
Kharisudanya, D. A. S. (2024). Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum. Journal of Law and Nation (JOLN), 3(1).
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Di Bidang Sosial (2017).
Sintaresmi, P. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo). Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 5(1).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.
Soerjowinoto, P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Konflik Sosial. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 1(1).
Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(1).
Suparmin. (2014). Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum. Masalah-Masalah Hukum, 43(2).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia (2012).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (1998).
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2026 Ammar Syarifuddin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
