Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi Uu TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional
DOI:
https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5225Keywords:
Supremasi Sipil, Militarisme, Undang-Undang TNI 2025, Demokrasi, Keamanan NegaraAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta penempatan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan administratif sipil terhadap relasi sipil-militer dan kualitas demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998, khususnya dalam konteks revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Fokus utama penelitian ini adalah kekhawatiran atas potensi kembalinya peran dominan militer di ranah sipil yang sebelumnya dibatasi melalui agenda reformasi sektor keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum dan kebijakan termasuk UU TNI No. 34 Tahun 2004 dan revisinya serta telaah literatur akademik mengenai hubungan sipil-militer dan demokratisasi. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta analisis kasus terkait pelanggaran batas kewenangan TNI di sektor non-pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UU TNI 2025 mengandung kekosongan norma dan ambiguitas interpretasi yang membuka ruang perluasan peran militer di sektor sipil, diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan sipil dan tingginya legitimasi sosial terhadap TNI. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas kekuasaan sipil-militer, meningkatkan risiko pelanggaran HAM, serta melemahkan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas demokratis. Dengan merujuk pada teori kontrol sipil objektif Huntington dan konsep constabulary force Janowitz, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil, pembatasan peran militer, dan reformulasi mekanisme pengawasan guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.
References
AJI. (2025). UU TNI ancaman serius masa depan demokrasi. Aliansi Jurnalis Independen. https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi
Darmalaksana, E. H. (2020). Metodologi literature review holistik dalam penelitian sosial. Jurnal Ilmiah, Universitas Jambi.
Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi 1998. Journal of Political Issues, 7(1), 46–56. https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/download/337/98/
Djuyandi, Y. (2023). Development of Military Role in Indonesian Government. Journal of Governance, 8(3).
Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., Rushufah, R. R. A., Sipayung, J. B., & Indrawan, J. (2025). Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1).
Firdausi, Z. D. (2024). Hubungan politik, polisi dan militer terhadap demokrasi di Indonesia era reformasi. Aliansi: Jurnal Politik dan Hukum Islam, Universitas Padjadjaran.
Amnesty International Indonesia. (2025). Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi.
Haripin, M. (2019). Civil-military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war. Routledge.
Historia.id. (2025, Maret 23). Kembali ke dwifungsi ABRI? https://www.historia.id/article/kembali-ke-dwifungsi-abri-v2r4d
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book261729
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124–130. (Catatan: Dikaitkan dengan buku terkait evaluasi metode kualitatif.)
https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book270803
Djuyandi, Y., Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, 3(1), 1–10.
https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/download/52252/22520
Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi 1998. Journal of Political Issues, 7(1), 46–56.
https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337
Paryanto, P., Khasanah, I. L., Riyanto, S., & Alqarni, W. (2025). Militerisme dalam politik Indonesia: Sejarah restrospektif Orde Baru dan tantangan demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 9(1), 26–37.
https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i1.42755
Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). SAGE Publications.
https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book270803
Universitas Bangka Belitung. (n.d.). Communitarian: Jurnal Ilmu Komunikasi. Diakses dari
https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/download/96/69
Huntington, S. P. (1981). The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations. Harvard University Press.
Kardi, I. (2015). Demokratisasi relasi sipil-militer pada era reformasi di Indonesia. Makara: Jurnal Sosial Humaniora, 19(2). https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol19/iss2/4/
Mayesti, G. U., & Helmi, C. S. (2025). Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BUNG HATTA).
Mengko, D. M., & Rosadi, A. F. (2025). Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia. In Military Modernisation and Civil-Military Relations in Indonesia (pp. 49-68). Singapore: Springer Nature Singapore.
Mietzner, M. (2012). The political marginalization of the military in Indonesia: Democratic consolidation, leadership, and institutional reform. In The Political Resurgence of the Military in Southeast Asia (pp. 126-147). Routledge.
Naabil, A. (2025, Juli 29). A trip down Orba lane: Regresi supremasi sipil pengaruh revisi Pasal 47 UU TNI. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/a-trip-down-orba-lane-regresi-supremasi-sipil-pengaruh-revisi-pasal-47-uu-tni/
Paryanto. (2025). Militerisme dalam politik Indonesia: Sejarah restrospektif Orde Baru dan tantangan demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi.
Patton, M. Q. (2021). Qualitative research & evaluation methods (5th ed.). Sage Publications.
Petisi.co. (2025, April 28). Revisi UU TNI 2025, ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. https://petisi.co/revisi-uu-tni-2025-ancaman-terhadap-demokrasi-dan-supremasi-sipil-di-indonesia/
Portal Nasional. (2025, Mei 26). RUU TNI 2025: Polemik, kontroversi, dan kekhawatiran kembalinya militerisme dalam pemerintahan sipil. https://portalnasional.com/ruu-tni-2025-polemik-kontroversi-dan-kekhawatiran-kembalinya-militerisme-dalam-pemerintahan-sipil/
Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 464-473.
Razi, F. (2025). ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI TERHADAP POTENSI PELEMAHAN SUPREMASI HAK-HAK SIPIL DAN ANCAMAN BAGI DEMOKRASI INDONESIA. Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 22-42.
Riza, E. (2019). Hubungan sipil dan militer di era reformasi. Communitarian: Jurnal Komunitas dan Masyarakat, Universitas Bina Karya.
Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 19(1), 43-69.
Simanjuntak, A. S. (2023). NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2009 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 2(3), 129-137.
Sugadi, A. K., & Gunawan, J. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TENTANG TNI (Study Terhadap Keaktifan TNI di Jabatan Sipil. Pro Justice, 2(3).
Sujito, A. (2025, Mei 2). Peran militer kembali menguat, supremasi sipil harus tetap dipertahankan. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/peran-militer-kembali-menguat-supremasi-sipil-harus-tetap-dipertahankan/
Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 274-289.
Suryantoro, P. K. (2025). Perubahan UU TNI: Telaah Atas Substansi dan Dampaknya. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 6(2), 557-565.
Teo, M. (2022). Constitutional civil–military dynamics in Southeast Asia. International Journal of Constitutional Law, 20(1), 237-271.
TNI AU. (2025, Maret 23). Revisi UU TNI, langkah strategis perkuat profesionalisme dan supremasi sipil. https://www.tni-au.mil.id/berita/detail/revisi-uu-tni-langkah-strategis-perkuat-profesionalisme-dan-supremasi-sipil
Universitas Jambi (UNJA). (2025). Militerisme dalam politik Indonesia: Sejarah restrospektif Orde Baru dan tantangan demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/42755
UU No. 34. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. https://www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czoyNzoiZD0yMDAwKzQmZj11dTM0LTIwMDRwamwuaHRtIjs=.html
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.
Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 464-473.
Zahra, H. M. (2021). The Military as a Constabulary Force the Effectiveness of the Military in Counter-terrorism Strategies.
Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). Implementasi prinsip rule of law dalam pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Lex et Societatis, 10(4), 20–34.
Rajab, B. (2020). Otoritarianisme-birokratik Orde Baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. Jurnal Politik Indonesia, 8(1), 59–78.
Rizqiyyah, R. N., Wulandari, D., Taufik, R. M., & Nikmah, F. K. (2023). Mekanisme checks and balances system untuk penguatan pengelolaan keuangan negara. Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy, 2(1), 86–90.
Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., Sipayung, J. B., Rushufah, R. R., & Indrawan, J. (2025). Analisis implikasi pengesahan RUU TNI dalam sinergi sipil-militer dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Global Komunika, 8(1).
Djuyandi, Y., & Ghazian, M. G. (2019). Kementerian Pertahanan: Birokrasi sipil dan hierarki militer. Wacana Publik, 13(1), 7–15.
Razaq, M. K. A. (2024). Militerisme dan demokrasi: Evaluasi hak politik TNI–Polri di Indonesia pasca-reformasi. Welfare State Journal, 3(2).
Agungnoe. (2025, November). Dominasi militer melalui revisi UU TNI ancam hubungan sipil–militer di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/dominasi-militer-melalui-revisi-uu-tni-ancam-hubungan-sipil-militer-di-indonesia/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Khalifa Nur Khaliq Pohan, Kayla Azalia Putri Rosano, Nia Rafa Ayu, Natasya Chairul, Jerry Indrawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
