Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Mokhammad Angga Kusdiyanto; Rifqi Ridlo Pahlevy

doi:10.47134/ijlj.v2i1.2997

Authors

Mokhammad Angga Kusdiyanto Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Rifqi Ridlo Pahlevy Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997

Keywords:

badan hukum, BUMDesa, kepatuhan hukum, peraturan pemerintah

Abstract

Penelitian ini menyelidiki pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara yuridis pasca UU Desa, khususnya memeriksa kepatuhan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang status badan hukum BUMDes. Melihat adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengembangan BUMDes. Dengan menggunakan pendekatan metodologis normatif, termasuk analisis perundang-undangan dan historis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendirian BUMDes yang patuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes yang tidak sejalan dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 berisiko tidak memiliki status badan hukum resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang penting. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendaftaran segera dan kesesuaian hukum BUMDes, yang menekankan implikasi yang lebih luas terhadap legitimasi operasional dan dukungan pemerintah.

References

Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma’rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 135–146. https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270. DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270

Aini, F. H., & Adianto. (2023). Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 2524–2531.

Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(2). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1991. DOI: https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1991

Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal EL-RIYASAH, 5(1), 32. https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656. DOI: https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656

Hidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprapto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. Comvice: Journal of Community Service, 2(1), 15–20. https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123. DOI: https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123

Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 146. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974. DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974

Joleha, J., Yenie, E., Suprayogi, I., & Bochari, B. (2021). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Upaya Membangun Kesadaran Warga Pentingnya Mengurangi Produksi Sampah. Unri Conference Series: Community Engagement, 3, 11–18. https://doi.org/10.31258/unricsce.3.11-18. DOI: https://doi.org/10.31258/unricsce.3.11-18

Kania, I., & Raesalat, R. (2020). Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa dalam Mewujudkan Efektifitas BUMDesa di Kabupaten Garut. Jurnal Publik, 13(1), 31–37. https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i1.12. DOI: https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i1.12

Kashogi, I. H., & Bustanuddin, D. R. (2022). Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Limbago: Journal of Constitutional Law, 33(1), 1–12.

Mahlil, M., & Din, M. F. M. (2018). Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Retrieved from https://lens.org/083-934-602-488-980.

Nadriana, L., & Idham, I. (2022). Kontruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Bentuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), 30–41. https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1495. DOI: https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1495

Nugrahaningsih, P., Arista, D., Rahmawati, L. D. A., & Setyaningsih, T. (2023). Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 6(2). https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.007. DOI: https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.007

Nurhidayatuloh, N., Idris, A., Nurliyantika, R., & Zuhro, F. (2022). Anomali Asas Non-Retroaktif dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan dengan HAM?. Jurnal Konstitusi, 19(2), 294–294. https://doi.org/10.31078/jk1923. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1923

Phahlevi, R. R., Purwaningsih, S. B., Choiriyah, I. U., & Faizin, M. (2022). Optimizing the Role of BUMDes in Developing MSMEs in Lemujud Village Good Corporate Governance: Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud Good Corporate Governance. Procedia of Social Sciences and Humanities, 3, 1337–1340. https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.317.

Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314. DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314

Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. (2022). Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(3), 276–290. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571. DOI: https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571

Sarip, Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. Jurnal Pembangunan, 21(1), 1–9. Retrieved from file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.docx. DOI: https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732

Sari, N., Yuniarti, Y., Tan, M. I., Syukri, A. I., & R. A. S. (2022). Sosialisasi Pembentukan BUMDes untuk Mengoptimalisasikan Pembangunan Ekonomi di Desa Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat, 4(1), 24–27. https://doi.org/10.22437/jitdm.v4i1.19540. DOI: https://doi.org/10.22437/jitdm.v4i1.19540

Syahputra, D., Satoto, S., & Suryahartati, D. (2022). Tanggung Jawab Notaris terhadap Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. LITERATUS, 4(1), 185–197. https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.694. DOI: https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.694

Wijaya, C., & Sari, V. D. P. (2020). Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 225. https://doi.org/10.26858/jiap.v9i2.11763. DOI: https://doi.org/10.26858/jiap.v9i2.11763