Indonesian Journal of Public Administration Review

Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya

2024-05-10T13:31:19+07:00

Penelitian ini mengevaluasi keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan program pasar murah dengan tujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, penelitian ini menganalisis sejauh mana program pasar murah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan gabungan dari studi lapangan dan studi pustaka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pasar murah dinilai efektif dalam mencapai tujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok, efisien dalam alokasi biaya, memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, merata dalam penyebaran titik lokasi, responsif terhadap kebutuhan dan tanggapan masyarakat serta ketepatan dalam sasaran yang dituju dan waktu pelaksanaannya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Selain itu, saran yang dapat diajukan adalah melanjutkan program secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan produsen dan distributor, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pasar murah.

Analisis Pengambilan Keputusan dengan Kebijakan Rumah Belajar untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Dusun Kepyar, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri

2024-05-07T09:45:37+07:00

Pendidikan adalah salah satu bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Pendidikan yang unggul dan berkembang merupakan sebuah pengaruh untuk kualitas kehidupan berbangsa. Tujuan dari pendidikan itu adalah sebuah proses penangkapan ilmu dari yang dasar dan ranah ilmu yang kompleks. Sebagaimana kita ketahui, segala kebijakan yang pemerintah programkan untuk menopang kualitas pendidikan tidak selalu berjalan dengan maksimal. Tantangan dan hambatan sering dijumpai dalam proses pengembannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendistribusian program pendidikan tersebut, diantaranya adalah kondisi geografis, budaya, dan sumber daya manusia. Tidak sedikit daerah dengan kondisi geografis yang sulit diakses mengalami ketertinggalan baik dari segi kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang memadai. Tak terkecuali Dusun Kepyar, Desa Kepyar, Kecamatan Purwantoro yang terletak di Kabupaten Wonogiri bagian Timur. Lokasi daerah yang berada di bawah kaki gunung menyebabkan jarak dari lokasi pelajar menuju tempat sekolah menjadi jauh. Hal tersebut menjadi perhatian lembaga kepedulian untuk mengambil alternatif dengan mendirikan rumah belajar. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut bisa diimplementasikan.

Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Impor Beras dalam Konteks Pemenuhan Pangan Nasional di Indonesia

2024-05-09T13:18:32+07:00

Persoalan penentuan kebijakan impor beras dari negara lain untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor pertanian dan industri pangan di Indonesia. Ada sejumlah permasalahan dan hambatan yang harus diatasi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai impor beras. Menentukan efektivitas pengambilan keputusan pemerintah dalam impor beras adalah tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif dengan terlebih dahulu menganalisis data yang sudah ada melalui tinjauan literatur, dan kemudian menerapkan teori yang sesuai pada data tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji kebijakan impor beras di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terus-menerus memutuskan untuk mengimpor beras dalam jumlah yang bervariasi, yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi negara tersebut

Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 11 Persen

2024-05-02T13:16:21+07:00

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan menurut Simmon dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder melalui pendekatan studi literatur dari jurnal nasional serta menggunakan fishbone analysis untuk mengidentifikasi masalah pada penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN yang semula 10 persen kemudian naik menjadi 11 persen telah diberlakukan sejak April 2022. Kenaikan tarif PPN telah diubah setelah disahkannya UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat mengenai penetapan tarif PPN dan objek yang terdampak kenaikan PPN. Faktor yang mempengaruhi kenaiakan PPN yaitu pada sektor kesehatan disaat Indonesia mengalami pandemi Covid-19, sektor lingkungan mengenai perkembangan tarif pajak pada ekonomi global, sektor ekonomi mengenai hutang negara dan sektor sosial mengenai anggaran bansos. Pemerintah menaikkan tarif PPN untuk menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini.

Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis

2024-05-13T08:38:39+07:00

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan cabang kekuasaan yudikatif yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusional. Untuk melindungi konstitusi tentunya diperlukan hakim konstitusi yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam penyelenggaraan negara menurut asas ketatanegaraan, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan bernilai hukum, tidak keluar dari koridor ketatanegaraan, dan tetap konstitusional. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kontroversi menjelang pemilu 2024 kemarin, banyak muncul perdebatan putusan Mahkamah Konstitusi memeriksa batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menganggapnya sebagai syarat kualifikasi yang penting dalam kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan teori pengambilan keputusan. menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan teori pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Studi ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jurnal-jurnal akademis untuk menyusun tinjauan literatur yang komprehensif, undang-undang, dan informasi terkait. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Problem Tree Analysis untuk menganalisis penyebab permasalahan serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Calon Presiden dan wakil presiden. Hasil Penelitian ini menghasilkan Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam kehidupan individu, kelompok, dan lembaga. Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam proses ini, dengan putusan-putusannya yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Penanganan Stunting dalam Menanggulangi Tingginya Angka Stunting di Kabupaten Nganjuk

2024-05-08T13:07:30+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi prevalensi angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini mengacu pada teori Simon (1960) dalam Dermawan (2018:34) tentang proses pengambilan keputusan yang memiliki empat tahapan yang saling berhubungan. Metode penelitian ini kualitatif dengan melakukan studi literatur dan menggunakan analisis fishbone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis berdasarkan empat tahapan proses pengambilan keputusan kebijakan penanganan stunting, yakni Intelligence, Design, Choice, Implementation Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai cukup berhasil dalam menanggulangi tingginya angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Dengan memilih solusi berdasarkan penyelesaian akar masalah dan melakukan seluruh upaya penanganan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting.

Analisis Konsekuensi Pengambilan Keputusan Pemerintah terhadap Pemindahan Ibu Kota ke IKN melalui Pendekatan Fishbone

2024-05-07T11:32:08+07:00

Indonesia saat ini sedang dalam proses pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru yang terletak di Kalimantan Timur. Memindahkan ibu kota bukanlah keputusan yang mudah. Proses pengambilan keputusan untuk memindahkan ibu kota harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda. Keputusan ini juga harus mempertimbangkan berbagai risiko yang ada dan konsekuensi yang mungkin timbul, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik dan mempertimbangkan dengan hati-hati beberapa aspek dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dalam melakukan analisis konsekuensi, para peneliti menggunakan pendekatan fishbone untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab dari segi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan untuk pemindahan ibu kota kepulauan ke Kalimantan Timur. Dampak yang timbul termasuk peningkatan pendapatan daerah, perubahan budaya dan sosial dalam masyarakat, potensi deforestasi, dan perubahan dalam dinamika politik nasional. Dari analisis ini, peneliti memberikan saran untuk perencanaan yang hati-hati, manajemen yang baik, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang terjadi.

Ethical Issues of Social Media in Nigeria

2024-04-26T13:12:18+07:00

This study sought to analyse ethical concerns of social media in Nigeria. The theoretical framework adopted is the Source Credibility Theory. The study employed Critical Discourse Analysis. The population of the study consisted of the top four (4) social networking sites in Nigeria. Out of these, Twitter was purposively selected for its widespread use for youth activism, particularly within the context of the #EndSARS protest; and for being the only social media platform the federal government had temporarily banned for ethical violations. A convenient sample of ten (10) tweets, which included retweets with text and images posted both during and within 18 months after the protest, was used to collect secondary data. Findings demonstrated a mix of ethical and unethical use of Twitter within the context of the protest. The result also revealed that although Twitter is a credible source of information, there were instances of anonymous tweets, which cast some doubts on the credibility of that specific source. The study recommends that beyond social media regulations, there is a need for the promotion of media literacy in Nigeria’s workplaces and educational system. In addition, the form of self-regulation inherent in African ethics should be applied by users of social media to facilitate harmonious communication. This study has made a modest contribution in the area of source credibility theory by proposing a conceptual framework within the context of the study.