Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Digital Asset (Cryptocurrency) yang tidak Memiliki Underlying Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan KUH Perdata

Wenceslaus Eddo Setiadji P; Ahmad Suryono

doi:10.47134/ijlj.v3i4.6073

Authors

Wenceslaus Eddo Setiadji P Universitas Muhammadiyah Jember
Ahmad Suryono Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.6073

Abstract

Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada analisis hukum mengenai penggunaan aset, khususnya aset digital yang tidak memiliki underlying asset, sebagai jaminan utang dalam sistem hukum di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada cryptocurrency sebagai salah satu bentuk aset digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi di sektor keuangan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis kedudukan hukum penggunaan aset digital yang tidak memiliki underlying asset sebagai jaminan utang berdasarkan ketentuan KUH Perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan aset digital berupa cryptocurrency yang tidak memiliki underlying asset sebagai jaminan utang dalam perspektif KUH Perdata di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Secara konseptual, cryptocurrency memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud yang berpotensi menjadi objek perjanjian.Kesimpulan dapat ditegaskan bahwa pengunaan cryptocurrency tanpa underlying asset sebagai jaminan utang saat ini hanya memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan kesepakatan para pihak namun belum didukung oleh instrument hukum jaminan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

References

A’an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, & Rahmadi Indra Tektona. (2019). Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia.

Abdul Salam. (2014). Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia. Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Asosiasi Pengajar Hukum Perdata dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Bank Indonesia. (2018). Buletin Hukum Kebanksentralan. Jurnal Hukum Kebanksentralan (Buletin), 15(1).

Eliset & Sulisteni. (2009). Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata. Citra Aditya Bakti.

Firda Nur Amalia Wijaya. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2).

Firdimas, F. (2022). Legalitas transaksi digital Cryptocurrency perspektif peraturan BAPPEPTI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptoasset) di bursa berjangka dan fatwa MUI no. 116/DSNMUI/ix/2017 tentang uang Elektronik Syariah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Firmansyah & Dacholfany, M. Ihsan. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. Iqro.

Florensia Pratiwi. (2019). Perjanjian Hutang Piutang Yang Objek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 06/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/Iv/2018) (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di indonesia. Jurnal Education and Development, 10(2).

Hartono Hadisaputro. (2004). Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Liberty.

Herowati Poesoko. (2012). Diklat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. FH Universitas Jember.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, & R. Serfianto D. Purnomo. (2018). Credit Top Secret: Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet. Penerbit Andi.

Khunainah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2024). Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia. Penerbit NEM.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Listianingsih. (2015). Implementasi Kesesuaian Peraturan Underlying Dalam Transaksi Valas Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia) (Skripsi/Tesis, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

M. Bahsan. (2002). Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Rejeki Agung.

Ma'sum, A., & Makky, M. C. (2023). Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Pedro Franco. (2015). Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics. TJ International Ltd.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kript.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum (Cetak Ke-12). Kencana Prenada Media Grup.

Rahman, M. F., & Safitri, R. (2021). Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam) (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Triv. (2022). Triv Blog Gadai Aset Kripto di Triv, Dijamin Cair 2 Menit. Diakses pada 5 November 2024, dari https://blog.triv.co.id/gadai-aset-kripto-di-triv-dijamin-cair-2-menit/

Triv. (2022). Triv Gadai Kripto. Diakses pada 5 November 2024, dari https://triv.co.id/dashboard/loans