Perwujudan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan di Desa Sucopangepok Jember

Hasanah Wildatul; Fauziyah

doi:10.47134/ijlj.v2i3.3761

Authors

Hasanah Wildatul Universitas Muhammadiyah Jember
Fauziyah Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3761

Keywords:

Village Development, Implementation, Community Participation, Village Selfreliance, SDGs

Abstract

Nationally, village development is part of the national development policy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in reducing poverty, improving the quality of infrastructure, and strengthening village independence. This study aims to determine the extent to which Sucopangepok Village in Jember Regency has implemented the provisions of “Article 78 Paragraph (2) of Law No. 6/2014 on Villages” from the stages of development planning, implementation, and supervision. This method combines empirical legal studies with conceptual and legislative approaches. Data were collected through observation and interviews with stakeholders. The findings of this research show that the form of implementation of development in Sucopangepok Village, Jember Regency is carried out starting with planning through the RPJMDes, and RKPJDes and carrying out development in accordance with the planning, both budget and program, there are obstacles in the implementation of less efficient use of the budget, low community participation, and technical obstacles in project implementation. At the supervision stage, it is carried out by internal parties, namely the BPD (Village Consultative Body), and external parties from the Inspectorate (APIP), the Regional Government has not been implemented properly. This research suggests the need to optimize budget planning, increase community participation, and strengthen monitoring mechanisms to achieve sustainable development goals in Sucopangepok Village.

References

Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Akuntansi, 7(1), 61–76. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76

Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. (2024). Peraturan Pemerintah, Mekanisme Akuntabilitas Sosial, dan Tata Kelola: Kajian Terhadap Pemerintah Kampung Perbatasan. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 10(4), 220–231. https://doi.org/10.29210/020244393

Ira Sandika, Syarifa Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 212–223. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89

Iskandar, H. A. (2020). SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Cetakan Pe). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=yfoIEAAAQBAJ

Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Nas Media Pustaka. https://www.academia.edu/download/62440051/EBOOK-BUMDes20200322-77446-186t2rg.pdf

Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. Syntax Admiration, 5(11), 4776–4792.

Mesa, J. B., & Ratu Udju, H. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 4(5), 625–635. https://doi.org/10.59141/jist.v4i5.621

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan, Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa (2022).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pub. L. No. 17 (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/150753/permendes-pdtt-no-17-tahun-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 114 (2014). https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/PP-NOMOR-43-TAHUN-2014-PERATURAN-PELAKSANAAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-6-TAHUN-2014-TENTANG-DESA.pdf

Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadianti, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan, 1(3), 210–219. www.globalgoals.org

Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Enam Media. https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/download/1313/1234

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2(1), 1. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483

Siregar, M. I. S. (2020). Implementasi Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Issue 6). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Siregar, U. A. (2021). Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Tundunaung, Johny Lumolos, M. M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–11.

Ulia, A. R., Rayyan, S., & Ratnawati, E. (2024). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat dengan Distribusi Pendapatan Nasional. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(10), 8090–8099. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2108

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 3 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 18B (2) (1945). https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 78 Ayat 2 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014