Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

Moh Nauval Karim Al Alawi

doi:10.47134/ijlj.v2i2.3393

Authors

Moh Nauval Karim Al Alawi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393

Keywords:

Roscoe Pound, Mahkamah Konstitusi, Rekayasa Sosial, Transformasi Hukum, Perubahan Sosial

Abstract

Hukum bukan sekadar sistem normatif, melainkan instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji penerapan teori hukum Roscoe Pound sebagai alat rekayasa sosial melalui peran strategis Mahkamah Konstitusi Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam mengubah struktur sosial, menegakkan keadilan substantif, dan mendorong terbentuknya tatanan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis doktrinal, penelitian ini mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan aktif dalam rekayasa sosial melalui penafsiran konstitusi yang progresif, membuka ruang perbaikan sistem hukum, melindungi hak-hak konstitusional, dan menyelesaikan konflik sosial politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teori Roscoe Pound melalui Mahkamah Konstitusi memiliki potensi yang signifikan dalam mengubah tatanan hukum dan sosial Indonesia menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap perubahan.

References

Aritonang, D. M. (2013). Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya the Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running Its Function and Authority. Ilmu Administrasi, 10(3), 373–389.

Asro, M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(2), 151–164. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4857

Fauzan, M. (2009). Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan MK Nomor : 41/PHPU . D-VI/2008). Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedriman, 9(1), 1–10.

Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering. Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 7(1), 31–48. https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111

Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, G. A. N. (2024). Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 2022, 1–25. https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx

L.Diab, A. (2014). Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare. Jurnal Al-’Adl, 7(2), 53–66.

Lathif, N. (2017). Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, 3, 73–94.

Louw, A. M. (2015). I am not a number! i am a free man! The employment equity act, 1998 (And other myths about the pursuit of “equality”, “equity” and “dignity” in post-apartheid South Africa) (Part 1). Potchefstroom Electronic Law Journal, 18(3), 594–667. https://doi.org/10.4314/pelj.v18i3.05

Mahole, I., Rumokoy, D. A., & Frederik, W. A. P. G. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013. VIII(4), 65–77.

Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, W. R. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2023, 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Northrup, A. K. (2023). Integrating Computer Science across Wyoming’s K-12 Curriculum from Inception to Implementation: Analysis Using Systems Theory. Computers in Education Journal, 13(1).

Putra, I. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(12), 1210–1221.

Saifullah. (2020). Critical analysis of the progressive law theory on the constitutional court judges’ decisions in indonesia regarding marriageable age limit. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 28(1), 397–408.

Simamora, J. (2013). The Protection of Citizen’s Constitutional Right to Vote. Jurnal Yudisial, 6(2), 123–142.

Toledo, D. (2018). Ecosystem service valuation framework applied to a legal case in the Anchicaya region of Colombia. Ecosystem Services, 29, 352–359. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.022