The Lack of Regulations on the Mechanism for Terminating Investigations by the Directorate of General Criminal Investigation of the Regional Police in Handling General Crimes

Tri Satrio Sulistomo; S Suparno

doi:10.47134/jcl.v3i3.1.5785

Authors

Tri Satrio Sulistomo Borobudur University, Jakarta, Indonesia
S Suparno Borobudur University

DOI:

https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5785

Keywords:

Termination of Investigation, Legal Certainty, Criminal Procedure Law, Investigation, Police

Abstract

In order to ensure that a criminal case is only continued if it satisfies the legal standards and has adequate evidence, investigators in the criminal justice system have the right to terminate an investigation. The Criminal Procedure Code, specifically Article 109 paragraph (2), governs the termination of investigations in Indonesia. If there is insufficient evidence, the incident does not constitute a crime, or the termination is mandated by law, investigators may end an investigation. However, these regulations are still general in nature and do not regulate in detail the procedures, standards for evaluating evidence, or oversight mechanisms for terminating an investigation. In order to achieve legal certainty in the investigation process, this study intends to analyze the issues surrounding the termination of investigations in investigative practices by investigators at the Directorate of General Criminal Investigation within the Regional Police and develop a reconstruction of legal regulations. This study uses a normative juridical legal research methodology that combines an analytical and statutory approach. The study results indicate that the absence of more detailed regulations regarding the mechanism for terminating an investigation has the potential to lead to differences in investigator interpretation, a lack of transparency in decision-making, and an increase in legal disputes through pretrial mechanisms. Therefore, strengthening legal regulations is necessary through the formulation of evidence evaluation standards, internal oversight mechanisms, and mandatory transparency in decisions to terminate investigations to ensure legal certainty and accountability in the criminal justice system.

References

Agustina, S. D. (2023). Kinerja Anggota Kepolisian Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Melalui 13 Komponen Penilaian Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 151-170.

Ali, T. M. (2023). Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees). Jurnal Ilmiah METADATA, 76-182.

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Hakiki, A. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang diterbitkan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan pelapor dalam delik biasa. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 25-34.

Hendra, R. a. (2025). Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Restorative Justice. Jurnal Sosial Dan Sains, 3286-3298.

Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 86-95.

Kartasasmita, G. (2024). Eksistensi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. JURNAL KLIENDI LAW, 1-26.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Tahkim , 1-15.

Mabruroh, I. E. (2026). Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka yang Meninggal Dunia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3386-3395.

Mukhlis, R. (2013). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Jurnal Ilmu Hukum, 112.

Panjaitan, A. C. (2022). Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 154-169.

Putri, M. H. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis, 112.

Rumondor, S. S. (2017). Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana. Lex Privatum, 149524.

Suswantoro, S. S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, 112.

Ulhaq, A. M. (2023). Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1205-1214.

Widiatmika, D. P. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1-5.